Memudahkan Investasi, Izin Gangguan Dicabut
May 15, 2017
SultengEkspres (729 articles)
0 comments
Share

Memudahkan Investasi, Izin Gangguan Dicabut

Palu, SultengEkspres.com – Presiden Joko Widodo menargetkan peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia menembus 40 besar dunia pada 2019. Hal ini ditegaskan Gubernur Longki Djanggola saat membuka rapat koordinasi dan supervisi penyelenggara PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) se-Sulawesi Tengah di Hotel Swissbell, Senin (15/05/2017).

Menurut Kepala Daerah yang juga Ketua DPD Partai Gerindra ini, target itu realistis sebab dalam 2 tahun terakhir peringkat EODB (Easy Of Doing Business) atau kemudahan berbisnis di Indonesia terus naik hingga 90 besar dunia. Itu seiring dengan perbaikan-perbaikan aturan dan prosedur perizinan yang menyeluruh ke daerah-daerah.

Contohnya, baru-baru ini adalah pencabutan izin gangguan atau izin HO. Walaupun menguntungkan Pemerintah Daerah dari segi PAD, dampaknya yang menghambat investasi membuat Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengeluarkan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang pencabutan izin gangguan.

Karenanya, suka atau tidak suka, Longki meminta pemerintah kabupaten/kota lewat Dinas Penanaman Modal dan PTSP masing-masing cepat menindaklanjutinya. “Walaupun sudah di-perda-kan namun ketentuan pemerintah pusat tetaplah lebih tinggi,” kata dia.

“Prinsip pelayanan memberi kemudahan tapi tetap berpegang pada asaz-asaz peraturan yang ada,” tambah Gubernur menguatkan.

Di bagian lain, Gubernur mengapresiasi kinerja DPMPTSP Sulteng yang berhasil melampaui target investasi BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) pada 2016 lalu yakni Rp22,99 triliun dari target Rp14,5 triliun.

“Bila semua model pelayanan perizinan makin baik, Insya Allah makin banyak investasi di Sulawesi Tengah,” sebutnya.

Sementara Kepala DPMPTSP Sulteng Christina Sandra melaporkan peserta rakor meliputi kepala-kepala DPMPTSP kab/kota se Sulteng, perwakilan OPD provinsi dan unsur teknis PTSP lainnya, sejumlah 63 peserta. Adapun narasumber rakor yakni Kasubdit Fasilitasi Pelayanan Umum, Kepala Seksi Pengembangan Wilayah 1 dan Kepala DPMPTSP Sulteng Christina Sandra. (hum)

SultengEkspres

SultengEkspres

Comments

No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *