Fraksi Gerindra: Aktivis Tak Paham Soal Participating Interest
April 19, 2017
SultengEkspres (664 articles)
0 comments
Share

Fraksi Gerindra: Aktivis Tak Paham Soal Participating Interest

Palu, SultengEkspres.com – Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Tengah, Arena Jaya Rahmat Parampasi menilai bahwa para aktivis yang kerap mendebat soal participating interest pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi gagal paham memahami hal itu.

Padahal Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen Menteri ESDM) Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10 persen pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi sudah sangat jelas.

Demikian diungkapkan Arena saat dihubungi melalui telepon genggamnya, Selasa, 18 April 2017 malam.

Sejauh ini, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Asosiasi Daerah Penghasil Migas (ADPM) telah beberapa kali menggelar sosialisasi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang hal itu.

Menurut Arena yang juga mantan pengacara ini, dari penjelasan SKK Migas, diketahui Participating Interest 10 Persen adalah besaran maksimal 10 persen participating interest pada Kontrak Kerja Sama yang wajib ditawarakan oleh kontraktor kepada Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Negara. Sesuai dengan pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan yang pertama dari satu wilayah kerja, kontraktor wajib menawarkan PI 10 persen kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Permen Menteri ESDM No. 37 Tahun 2016 memberikan kejelasan terhadap ketentuan pelaksanaan penawaran PI 10 persen kepada daerah serta memberikan batasan-batasan yang jelas yang dapat diikuti oleh semua pihak. Permen ini juga menjelaskan syarat yang harus dipenuhi oleh BUMD, ketentuan penawaran, tata cara penawaran, dan juga tata cara pengalihan PI 10 persen.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 tahun 2016 ini dikeluarkan pemerintah dalam rangka meningkatkan peran serta daerah dalam kegiatan usaha hulu migas. Misalnya, selama ini daerah memiliki kesulitan dana untuk pembiayaan kewajiban atas kepemilikan PI 10 persen ini. Dengan aturan yang baru ini, kontraktor yang sudah ada pada wilayah kerja dapat membantu menanggung pembiayaan ini terlebih dahulu.

Ketentuan umum BUMD yang menerima PI 10 persen juga dipermudah. Bentuk BUMD yang menerima PI ini bisa berupa perusahaan daerah (yang seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah) atau atau perseroan terbatas yang paling sedikit 99 persen sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah dan sisa kepemilikan sahamnya terafiliasi seluruhnya dengan pemerintah daerah.

Sebagaimana diketahui, di dalam bisnis hulu migas, satu entitas bisnis hanya dapat mengelola satu wilayah kerja. Sehingga, sebelum ada aturan ini, pemerintah daerah harus membentuk perusahaan daerah baru apabila ada penawaran PI 10 persen dari wilayah kerja yang lain. Dengan adanya Permen Nomor 37 ini, ini dapat dikelola oleh perseroan terbatas yang merupakan anak perusahaan dari perusahaan daerah yang sudah berdiri.

Meskipun beberapa kemudahan sudah termuat dalam aturan ini, ada yang harus dingat bahwa hasil industri hulu migas baru benar-benar dinikmati daerah setelah produksi terlaksana dan dana bagi hasil mengalir ke daerah. Apabila terjadi perlambatan kegiatan hulu migas di daerah, maka hal tersebut juga akan berdampak pada tidak optimalnya dana bagi hasil migas bagi daerah penghasil.

Terkait dengan polemik yang menyebutkan bahwa Donggi Senoro LNG juga harus memberikan penawaran PI 10 Persen ini, beberapa waktu lalu pihak perusahaan Migas yang beroperasi di Banggai, Sulawesi Tengah itu telah menjelaskannya.

“Dengan ini disampaikan bahwa participating interest merupakan ranah hulu migas yang tidak terkait dengan Donggi Senoro LNG. Lingkup usaha kami yang mengolah gas menjadi LNG (gas alam cair) adalah di hilir migas,” kata Manajer Senior Hubungan dan Komunikasi DSLNG, Shakuntala Sutoyo di Jakarta, Kamis, 9 Februari 2017 silam.

Seperti diketahui, sebelumnya Gubernur Sulteng, Longki Djanggola telah meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mendapatkan hak partisipatif sebesar 10 persen dari perusahaan pertambangan minyak dan gas di Blok Matindok, Blok Senoro dan Tiaka. Permintaan itu pun sudah diproses untuk ditindaklanjuti oleh SKK Migas. (jgb)

SultengEkspres

SultengEkspres

Comments

No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *