Pergub Pungutan Sekolah Penuhi Rasa Keadilan
April 7, 2017
SultengEkspres (664 articles)
0 comments
Share

Pergub Pungutan Sekolah Penuhi Rasa Keadilan

Siswa miskin akan dibebaskan dari pungutan. Pungutan diperuntukkan bagi pembayaran kebutuhan sekolah yang tidak dibiayai dana bantuan operasional sekolah.

Palu, SultengEkspres.com – Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2017, tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa yang dikeluarkan Gubernur Sulteng, Longki Djanggola, akhir Maret 2017 lalu, dinilai sebagai alat untuk memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan.

“Jadi, Pergub yang ditandatangani bulan Maret itu, statusnya bukan melegalkan. Karena kalau kita pakai istilah melegalkan, berarti ada sesuatu yang illegal kita bolehkan. Tapi, ini menjalankan perintah UU, yakni penyelenggaraan satuan pendidikan dibiayai oleh pemerintah daerah bersama masyarakat,” jelas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Daerah Sulteng, Irwan Lahace, kepada media seperti yang dilansir pula oleh paluekspres.com.

Irwan menyebutkan, di setiap SMA, SMK pasti memiliki tenaga honorer, mulai dari guru hingga tenaga pegawai lainnya. Dengan adanya Pergub tersebut, pihak sekolah dapat melakukan pembiayaan terkait dengan tenaga honorer tersebut.

“Olehnya itu, gunanya Pergub ini dikeluarkan, supaya melindungi semua unsur sekolah. Karena kalau tidak ada tenaga honorer, siapa yang mengajar, kemudian siapa yang akan membersihkan toilet dan menjaga sekolah, belum lagi kebutuhan-kebutuhan lainnya,” tambahnya.

Terkait nominal standar pungutan dan sumbangan, yang dicantumkan dalam Pergub tersebut, Irwan menjelaskan, hal tersebut telah dirumuskan oleh pihaknya, bersama dengan para ahli terkait, serta dengan Badan Pusat Statistik dan Bappeda.

Nominal tersebut, kata Irwan, dihitung berdasarkan tingkat kedalaman kemiskinan, yang ada di masing-masing daerah di Sulteng.

“Misalnya, antara Kota Palu dengan Luwuk kan beda. Dalam perhitungan itu, kita libatkan ahli ekonomi, ahli pendidikan, juga dari BPS dan Bappeda. Semua kita ramu, karena menghitung indeks sumbangan bantuan ini tidak mudah, kita harus menghitung tingkat kedalaman kemiskinan suatu daerah dibandingkan dengan yang lain,” jelasnya lagi.

Keluarnya Pergub Nomor 10 Tahun 2017, juga disambut positif oleh pihak sekolah. Kepala SMK Negeri 1 Palu, Hj. Misran, menyebutkan, bahwa Pergub tersebut merupakan solusi yang telah dinantikan oleh pihaknya.

“Kami sangat berterima kasih, atas solusi yang sangat bagus diberikan kepada kami ini. Karena jujur saja, sampai saat ini, saya belum mempekerjakan cleaning service dan honorer tata usaha lainnya di sekolah kami, saya dengan berat hati mengistirahatkan mereka. Tapi dengan adanya Pergub ini, kami akan memanggil kembali mereka,” ujar Misran.

Nantinya, pungutan dan sumbangan tersebut, kata Misran, akan diperuntukkan bagi pembayaran honor untuk cleaning service dan tenaga kependidikan, serta pembiayaan lingkungan dan kebutuhan-kebutuhan yang tidak didanai oleh dana bantuan operasional sekolah, tetapi sangat memengaruhi perjalanan proses pendidikan.

Untuk menindaklanjutinya, Misran juga menerangkan, pihaknya akan merumuskan hal tersebut, menyusun RAPBS bersama dengan pihak Komite Sekolah. Setelah dirumuskan bersama Komite, hasilnya lalu akan dirapatkan bersama dengan para perwakilan orang tua siswa.

“Setelah semuanya oke, kita akan rapat dengan orang tua, jika disetujui baru kita akan laksanakan. Insya Allah, kalau kita transparan menyampaikan program-program sekolah, yang tidak terselenggara karena tidak adanya bantuan dari orang tua, saya rasa orang tua tidak akan keberatan, yang penting kita transparan tentang program kita,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala SMK Negeri 3 Palu, Triyono, menyebutkan, pihaknya membutuhkan setidaknya anggaran sebesar Rp21 juta, untuk menggaji para honorer, yang berjumlah sekira 20-an orang.

Namun, dalam penyusunan besaran biaya pungutan dan sumbangan tersebut nantinya, ia menegaskan, akan menggunakan prinsip proporsional, realistis dan profesional

“Termasuk guru, pegawai lainnya, satpam dan cleaning service, kalau dulu totalnya Rp21 juta untuk sekira 20-an orang. Tentunya, kami akan membuat secara proporsional, dan dalam batas-batas kewajaran, karena kita juga tidak mau membuat angka-angka yang berpotensi memberatkan orang tua,” jelas Triyono.

Ia melanjutkan, meskipun pihaknya telah memiliki payung hukum, terkait pungutan dan sumbangan dari orang tua, ia menegaskan, pihaknya tetap akan membebaskan pungutan tersebut, dari para orang tua yang tergolong tidak mampu atau miskin.

“Mereka yang kategori tidak mampu atau miskin, akan kita bebaskan dan tidak dibebankan oleh pungutan). Tapi mekanismenya kita harus rapat dulu, dan harus disepakati berapa jumlah pungutannya,” pungkas Triyono. (peo/jgb)

SultengEkspres

SultengEkspres

Comments

No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *