Sala’ Mbivi pun Berujung Givu
May 18, 2017
SultengEkspres (664 articles)
0 comments
Share

Sala’ Mbivi pun Berujung Givu

Palu, SultengEkspres.com – Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Aminuddin Ma’ruf akhirnya menemui Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola di Siranindi I, Jalan Mohammad Yamin, Palu Selatan, Rabu (16/5/2017) petang. menyampaikan permohonan maaf atas ucapannya saat pembukaan Kongres XIX PMII di Aula Masjid Agung Darussalam, Palu, Selasa (16/5/2017).

“Ya, mereka datang dan meminta maaf atas ucapan tersebut. Sebagai gubernur, sekaligus orang tua di daerah ini dan tokoh adat di lingkungan masyarakat Kaili, saya tentu memaafkan mereka,” kata Gubernur Longki.

Longki pun meminta Aminuddin Ma’ruf untuk meminta maaf secara langsung kepada masyarakat Sulteng melalui media massa.

Kepada Aminuddin Longki berpesan, “tolong kalau boleh jumpa pers, klarifikasi sambutan itu, seperti yang anda sampaikan bahwa tidak ada maksud untuk mendiskreditkan ulama, umat dan rakyat sulteng secara keseluruhan.”

Gubernur mengaku bahwa ia sangat menyesalkan, bahkan marah karena ucapan Aminuddin Ma’ruf saat memberikan sambutan pada pembukaan Kongres XIX PMII. Aminudin sempat menyebut bahwa kongres PMII sengaja digelar di Kota Palu karena ‘Tanah Tadulako’ ini menjadi pusat kegiatan radikal Islam dan kegiatan menentang NKRI.

“Saya sangat menyesalkan ucapan itu karena jelas-jelas tidak didasari atas fakta-fakta yang benar. Apalagi diucapkan di depan pertemuan yang dihadiri Presiden Joko Widodo,” ujar Kepala Daerah yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Sulteng ini.

Dia berpandangan, jika yang dimaksudkan Aminuddin sebagai pusat kegiatan radikal Islam adalah aktivitas Pimpinan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Santoso yang sudah meninggal, itu hanya ada di sebagian wilayah Poso saja. Itu pun berlatarbelakang masalah pribadi yang berkembang menjadi kekerasan bersenjata.

Lalu soal tudingan menjadi pusat kegiatan menentang NKRI, menurutnya, itu sangat tidak berdasar. Sebab tidak pernah ada kegiatan menentang NKRI di Sulteng.

“Kalau yang dimaksudkan adalah PRRI-Permesta, itu adanya di Sulawesi Utara, dan DI-TII itu di Sulsel, jadi tidak ada di Sulteng,” kata Longki.

Apalagi, kata gubernur, saat ini pengurus PMII sedang melaksanakan kongres karena yang dikhawatirkan atas pernyataan yang melukai masyarakat itu adalah adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan hal-hal yang tidak diinginkan.

“Saya minta ini cepat selesai, karena saat ini sedang kongres. Supaya ini bisa berjalan aman, lancar dan tidak ada gesekan-gesekan,” ujarnya lagi.

Sementara itu, Pengurus Besar Alkhairaat Pusat Palu, Djamaluddin Mariadjang pada kesempatan berbeda di Kampung Nelayan, Palu menyatakan meski sudah meminta maaf, para pihak terkait mesti menegurnya dengan keras. Bisa melalui permintaan maaf di media massa ataupun givu atau denda adat. Karena menurutnya, Aminuddin telah melakukan sebuah perbuatan yang dikategorikan sebagai sala’ mbivi, salah bicara yang melukai perasaan masyarakat Sulawesi Tengah.

“Di group Whatsapp mereka di mana saya juga ikut, saya sudah ingatkan kepada kader-kader PMII agar Ketua Umum PB PMII itu segera meminta maaf kepada masyarakat Sulawesi Tengah, tapi mereka lambat meresponnya. Nanti setelah menjadi polemik, mereka barulah bergerak,” ungkap Djamaluddin di hadapan Komandan Korem 132 Tadulako, Kolonel Infanteri Muhammad Saleh Mustafa, Rabu (17/05/2017) di Kampung Nelayan, Palu.

Danrem Saleh Mustafa pun merespon penyampaian itu. Ia mengatakan bahwa jalan adat dapat dipilih agar semua pihak bisa tenang. Dan itulah yang terjadi. Kamis (18/05/2017), Aminuddin Ma’ruf harus menjalani givu salah mbivi atau salah bicara. Ia didenda untuk menyerahkan barang berupa tiga ekor kambing dan 30 buah piring baru.

Sebelumnya, “di hadapan jamaah Masjid Agung Darussalam dan sebagian lembaga adat Totua Nuada (orang tua adat) Tanah Kaili, Aminudin Ma’ruf sudah menyampaikan permohonan maafnya pada Rabu (17/5/201) malam.

Arifin Sunusi, salah seorang anggota Dewat Hadat Kota Palu menegaskan Aminudin harus menerima hukuman tersebut. Itu tak boleh dialihkan dalam bentuk uang. Kambing itu nantinya akan disembelih, dimasak dan dimakan bersama dalam satu perjamuan makan diikuti oleh 30 orang tokoh-tokoh adat.

Dalam tradisi Suku Kaili, suku asli Kota Palu bila sanksi adat telah jatuh maka yang terkena harus melaksanakannya. Sebab bila menolak, ada sanksi adat lain lagi yang lebih keras, yakni Niombo atau diusir dari wilayah keadatan Kaili dan tidak diperkenankan lagi menginjakkan kakinya di wilayah ini.

Lagi-lagi memang ujar-ujar lama tetua kita terbukti: karena mulut badan binasa. Sala’ Mbivi akhirnya berujung Givu. (jgb/sumber foto: pmiijaksel.org)

SultengEkspres

SultengEkspres

Comments

No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *